Perjanjian Kerja Freelance: Bedanya dengan Karyawan dan Klausul yang Perlu Ada

Terbit 30 Oktober 2026. Fakta dicek 10 Oktober 2026.

Freelance berarti bekerja lepas untuk satu atau banyak klien tanpa menjadi karyawan tetap. Bagi pemberi kerja, perjanjian yang jelas menghindari salah paham soal lingkup, bayaran, dan hasil kerja. Bagi pekerja freelance, perjanjian itu melindungi hak dibayar. Satu hal yang perlu diketahui lebih dulu: status hukum freelance di Indonesia tidak sesederhana namanya.

Freelance, karyawan, dan harian lepas

Menurut Pasal 1 angka 15 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dikutip Hukumonline, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Bila ketiga unsur itu terpenuhi, hubungan tersebut berpotensi dinilai sebagai hubungan kerja, apa pun namanya.

Hukumonline pada 2019 mencatat bahwa freelance sering dikenal sebagai perjanjian kerja harian lepas, dan aturan khususnya tidak rinci. Kini aturan pekerja harian diatur dalam PP 35 Tahun 2021 (lihat artikel kami tentang perjanjian kerja harian lepas). Dalam praktik, ada juga yang menuangkan kerja freelance sebagai perjanjian jasa atau pekerjaan per proyek. Yang menentukan adalah isi hubungannya, bukan labelnya, dan bila ragu sebaiknya bertanya ke ahli ketenagakerjaan.

Klausul yang perlu ada

Para pihak dan identitas.
Ruang lingkup pekerjaan. Apa yang dikerjakan, hasil akhir yang diserahkan, dan apa yang tidak termasuk.
Jadwal dan tenggat. Tahapan, tanggal penyerahan, dan akibat keterlambatan.
Bayaran dan termin. Total, jadwal pembayaran, uang muka, dan cara pembayaran.
Revisi. Berapa kali revisi termasuk dalam harga, dan biaya tambahan di luar itu.
Kepemilikan hasil kerja. Tuliskan siapa pemilik hasil dan hak pemakaiannya. Bila ada pemakaian karya orang lain atau bahan berlisensi, tulis siapa yang menanggung izinnya.
Kerahasiaan informasi klien.
Pembatalan dan pengakhiran. Syarat berhenti sepihak dan bagaimana pekerjaan yang sudah jadi dibayar.
Penyelesaian sengketa dan tanda tangan.

Kesalahan umum

Ruang lingkup kabur ("buatkan yang bagus").
Tidak ada termin bayar.
Tidak membatasi jumlah revisi.
Tidak menyebut kepemilikan hasil kerja.
Tidak ada tanda tangan atau bukti persetujuan.

Soal meterai

Menurut penjelasan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan UU 10 Tahun 2020, surat perjanjian termasuk dokumen yang dikenai bea meterai Rp10.000.

Menyusun suratnya

Templat Kerja Harian atau Lepas di Docs Denashurya dapat Anda isi lewat formulir dan dipratinjau sebelum pembayaran: docs.denashurya.com/buat/surat-perjanjian-kerja-harian-lepas-online. Periksa apakah bentuk pekerjaan Anda (harian atau per proyek) cocok dengan klausul di dalamnya sebelum dipakai. Ini panduan umum, bukan nasihat hukum personal.

Contoh klausul yang bisa disesuaikan

Ruang Lingkup. "Pekerja Lepas akan mengerjakan [uraian pekerjaan] dengan hasil akhir berupa [deliverable] yang diserahkan paling lambat [tanggal]. Pekerjaan di luar uraian ini dihitung sebagai pekerjaan tambahan dengan biaya terpisah."

Pembayaran. "Total bayaran Rp[jumlah], dibayar dalam [jumlah] termin: [persen]% saat penandatanganan, [persen]% saat draf pertama, dan [persen]% saat hasil akhir diterima."

Revisi. "Harga sudah mencakup maksimal [jumlah] kali revisi. Revisi tambahan dikenakan biaya Rp[jumlah] per revisi."

Hasil Kerja. "Hak atas hasil pekerjaan beralih kepada Pemberi Kerja setelah pembayaran lunas, [kecuali ...]. Pekerja Lepas menjamin hasil kerjanya tidak melanggar hak pihak lain."

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah freelance berhak atas BPJS dan pesangon seperti karyawan? Itu bergantung pada apakah hubungan tersebut dinilai sebagai hubungan kerja (pekerjaan, upah, perintah). Hukumonline mencatat kerangka hukum freelance belum rinci. Untuk keadaan tertentu, tanyakan ke ahli ketenagakerjaan.

Apakah freelance sama dengan pekerja harian lepas? Tidak selalu. Pekerja harian lepas punya aturan khusus di PP 35 Tahun 2021 (tertulis, kurang dari 21 hari sebulan, dan seterusnya). Freelance per proyek bisa berbentuk perjanjian jasa.

Apa yang paling sering menjadi sengketa? Lingkup yang kabur, jumlah revisi, dan pembayaran akhir. Itu sebabnya ketiganya ditulis jelas.

Bagaimana memastikan hasil kerja benar-benar milik pemberi kerja? Tuliskan kepemilikan dalam perjanjian dan hubungkan dengan pelunasan.

Daftar periksa

Lingkup dan hasil akhir tertulis.
Termin dan tanggal pembayaran jelas.
Batas revisi.
Kepemilikan hasil kerja dan kerahasiaan diatur.
Tanda tangan kedua pihak.

Catatan: tulisan ini panduan umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Untuk perkara bernilai besar atau rumit, konsultasikan dengan advokat, notaris, atau PPAT.

Sumber

Hukumonline, perbedaan hubungan kemitraan dan hubungan kerja (11 April 2025): https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-bedanya-hubungan-kemitraan-dan-hubungan-kerja-lt617136e8e2fce
Hukumonline, perlindungan hukum pekerja freelance dan informal (6 April 2019): https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-pekerja-freelance-dan-informal-perlu-diperkuat-lt5ca85eb6195ed/
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, naskah asli (Pasal 10 sampai 12): https://peraturan.go.id/files3/pp-no-35-tahun-2021_asli.pdf
Direktorat Jenderal Pajak, Terbit Meterai Baru: https://pajak.go.id/id/artikel/terbit-meterai-baru-simak-berikut-cara-penggunaannya

Buat dokumennya sekarang

Susun surat dari isian Anda, lihat pratinjau, lalu unduh dalam format Word.

Buat Surat Perjanjian Kerja Harian atau Lepas Online

Dokumen ini adalah contoh dan panduan umum untuk membantu Anda memahami bentuk perjanjian sederhana. Dokumen ini bukan nasihat hukum dan tidak membentuk hubungan antara advokat dan klien; kami bukan kantor hukum. Isi dokumen harus disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Untuk transaksi bernilai besar, rumit, atau sudah bersengketa, konsultasikan dengan advokat atau penasihat hukum. Surat perjanjian dan dokumen tertentu dapat dikenai bea meterai sesuai UU Nomor 10 Tahun 2020; periksa kewajiban Anda.