Panduan

Surat Perjanjian Hutang Piutang Sederhana yang Jelas: Unsur dan Contoh Pasal

Terbit 21 Oktober 2026. Fakta dicek 10 Oktober 2026.

Meminjamkan uang ke saudara, teman, atau rekan usaha sering dilakukan dengan percaya. Tetapi ingatan bisa berbeda soal jumlah, tenggat, dan cicilan. Surat perjanjian hutang piutang yang sederhana membuat semuanya tercatat dan menjadi pegangan kedua pihak.

Dasar hukum singkat

KUH Perdata Pasal 1754 mengatur pinjam meminjam sebagai perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu, yang kemudian dikembalikan. Sahnya perjanjian mengikuti Pasal 1320: sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Untuk utang piutang, "hal tertentu" berarti jumlah dan tujuannya jelas.

Unsur yang perlu ada

1. Para pihak. Nama lengkap, nomor identitas, alamat, dan kontak pemberi pinjaman dan peminjam.
2. Jumlah pinjaman. Angka dan terbilang, dan bagaimana uang diserahkan (transfer atau tunai). Simpan bukti transfer.
3. Tujuan pinjaman bila relevan.
4. Jatuh tempo dan cara pengembalian. Sekaligus pada tanggal tertentu atau dicicil, lengkap dengan jumlah dan tanggal tiap cicilan.
5. Bunga atau tanpa bunga. Tuliskan jelas. Bila ada bunga, tuliskan besarnya dan cara menghitung. Bila tanpa bunga, tulis eksplisit.
6. Keterlambatan. Apa yang terjadi bila peminjam terlambat, misalnya pemberitahuan tertulis atau denda yang disepakati.
7. Jaminan atau tanpa jaminan. Lihat artikel kami tentang bedanya.
8. Penyelesaian sengketa. Musyawarah dulu, lalu jalur lanjutan.
9. Tanggal, tempat, tanda tangan, dan saksi.

Contoh rumusan pasal singkat

• "Pihak Pertama memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua sebesar Rp[jumlah] ([terbilang]) yang diterima Pihak Kedua pada tanggal [tanggal] melalui [transfer atau tunai]."
• "Pihak Kedua wajib mengembalikan pinjaman tersebut paling lambat tanggal [tanggal] [atau dengan cicilan sebesar Rp[jumlah] setiap tanggal [tanggal] selama [jumlah] bulan]."
• "Pinjaman ini tidak dikenakan bunga." atau "Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar [besar] per [periode]."

Soal meterai

Menurut penjelasan Direktorat Jenderal Pajak, surat perjanjian dan surat pernyataan termasuk dokumen yang dikenai bea meterai Rp10.000 berdasarkan UU 10 Tahun 2020, dan dokumen yang menyatakan penerimaan uang di atas Rp5.000.000 juga dikenai. Meterai adalah pajak atas dokumen; sahnya perjanjian ditentukan syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Kuitansi penerimaan dan bukti transfer tetap penting sebagai bukti uang benar-benar diserahkan.

Kesalahan umum

• Jumlah hanya ditulis angka tanpa terbilang.
• Tidak ada tanggal jatuh tempo.
• Bunga tidak dijelaskan.
• Uang diserahkan tunai tanpa kuitansi.
• Salinan hanya dipegang pemberi pinjaman.

Membuatnya dengan cepat

Templat Utang Piutang di Docs Denashurya menyusun surat dari isian formulir, termasuk pilihan bunga atau tanpa bunga, jaminan atau tanpa jaminan, dan cicilan, dengan pratinjau sebelum pembayaran: docs.denashurya.com/buat/surat-perjanjian-hutang-piutang-online.

Contoh surat yang ringkas

"SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG. Pada hari ini, [hari, tanggal], yang bertanda tangan di bawah ini: (1) [Nama, NIK, alamat], selanjutnya disebut Pihak Pertama (Pemberi Pinjaman); dan (2) [Nama, NIK, alamat], selanjutnya disebut Pihak Kedua (Peminjam). Para pihak sepakat: Pasal 1: Pihak Pertama meminjamkan uang sebesar Rp[jumlah] ([terbilang]) kepada Pihak Kedua. Pasal 2: Pihak Kedua mengembalikan pinjaman paling lambat [tanggal] / dengan cicilan Rp[jumlah] setiap bulan. Pasal 3: [Pinjaman ini tanpa bunga / dengan bunga ...]. Pasal 4: Bila Pihak Kedua terlambat, [akibat yang disepakati]. Pasal 5: Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah. Demikian perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama."

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perjanjian tanpa meterai tetap sah? Syarat sah ada di Pasal 1320 KUH Perdata: sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Meterai tidak termasuk keempat syarat itu; meterai adalah pajak atas dokumen. Namun karena dokumen yang menerangkan peristiwa perdata dan dipakai sebagai alat bukti dikenai bea meterai, siapkan meterai yang sesuai.

Apakah cukup bukti transfer saja? Bukti transfer menunjukkan uang berpindah, tetapi tidak menjelaskan kesepakatan tentang pengembalian. Surat perjanjian yang menjelaskan jumlah, tenggat, dan bunga tetap penting.

Berapa batas bunga yang diperbolehkan? Kami tidak memasang angka karena belum kami verifikasi dari sumber hukum resmi. Bila Anda memakai bunga, tuliskan jelas dan konsultasikan bila jumlahnya besar.

Perlu saksi atau notaris? Saksi membantu. Notaris tidak wajib untuk perjanjian pinjam biasa, tetapi diperlukan untuk jaminan resmi tertentu (lihat artikel kami tentang jaminan).

Daftar periksa

• Jumlah angka dan terbilang sama.
• Tenggat atau jadwal cicilan jelas.
• Bunga dituliskan, termasuk bila nol.
• Bukti transfer atau kuitansi disimpan.
• Kedua pihak memegang salinan bertanda tangan.

Catatan: tulisan ini panduan umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Untuk perkara bernilai besar atau rumit, konsultasikan dengan advokat, notaris, atau PPAT.

Sumber

• KUH Perdata Pasal 1320 (kutipan): https://business-law.binus.ac.id/?p=6018
• KUH Perdata Pasal 1754 (kutipan): https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt615562986f0e3/memperjanjikan-ginjal-diambil-untuk-lunasi-utang-bolehkah
• Direktorat Jenderal Pajak, Terbit Meterai Baru: https://pajak.go.id/id/artikel/terbit-meterai-baru-simak-berikut-cara-penggunaannya